Berita

SURABAYA (23/10/2026) — Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PUSKOLEGIS) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya menggelar penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada puluhan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, serta warga setempat di Kantor Kecamatan Karangpilang, Surabaya, pada Jumat (23/10/2026). Langkah ini menjadi pijakan strategis untuk merintis pembentukan Pos Mediasi Komunitas di tingkat kecamatan.

Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas tingginya beban perkara di pengadilan sekaligus dorongan untuk menyelesaikan sengketa keperdataan secara nonlitigasi. “Melalui Pos Mediasi, berbagai persoalan hukum warga seperti sengketa batas tanah, utang-piutang, konflik hukum keluarga, hingga perselisihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan difasilitasi agar mencapai kesepakatan damai (win-win solution) tanpa harus menempuh jalur hukum formal”. Ujar Lutfil Ansori, selaku Narasumber pada kegiatan tersebut.

Direktur PUSKOLEGIS menegaskan bahwa pendekatan kekeluargaan jauh lebih efektif dalam menjaga harmoni sosial warga perkotaan dibandingkan dengan proses persidangan yang kerap memakan waktu, biaya, serta merenggangkan silaturahmi. "Tidak semua konflik harus berakhir dengan ketukan palu hakim di pengadilan. Banyak perkara warga yang sebenarnya bisa selesai dengan kepala dingin jika ada wadah yang netral dan tepat. Pos Mediasi ini kami gagas untuk mengembalikan tradisi musyawarah mufakat di tengah masyarakat," ujarnya dalam sambutan kegiatan.

Untuk menjaga mutu penyelesaian perkara, PUSKOLEGIS juga memberikan skema pendampingan ahli secara berkelanjutan bagi para Mediator Kelurahan yang akan bertugas. Apabila mediator menghadapi perkara kompleks yang membutuhkan keahlian khusus, mereka dapat berkoordinasi langsung dengan tim PUSKOLEGIS untuk memperoleh asistensi dari para dosen dan pakar hukum di UINSA.

Jaminan pendampingan akademis ini dirancang agar proses mediasi tidak hanya berjalan imbang dan objektif, tetapi juga menghasilkan kesepakatan perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Sebagai informasi, gagasan pembentukan Pos Mediasi di Karangpilang ini merupakan keberlanjutan dari program pengabdian masyarakat berbasis hukum yang konsisten dijalankan PUSKOLEGIS. Sebelumnya, program serupa mengenai sosialisasi dan konsultasi hukum terkait sengketa pertanahan di wilayah Rungkut mendapat sambutan hangat serta partisipasi aktif dari warga.

Tingginya antusiasme masyarakat Rungkut menjadi bukti nyata perlunya titik-titik layanan hukum berbasis komunitas. Berbekal pengalaman tersebut, PUSKOLEGIS UINSA optimistis bahwa keberadaan Pos Mediasi di Kelurahan Karangpilang kelak dapat menjadi percontohan (pilot project) bagi kecamatan lain di Surabaya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, tertib, dan sadar hukum. (Tim Peneliti)